Konsolidasikan Organisasi di NTB, PAPDESI Siap Dukung Program Pemerintah untuk Desa dan Pengentasan Kemiskinan

MATARAM — Ketua Umum DPP PAPDESI Hj. Wargiyati, S.E. dan Sekretaris Jenderal DPP PAPDESI H. Ahmad Wahyudin Nasyar, S.E., M.M. hadir di Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (22/8/2026), untuk melakukan konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat sinergi dalam membangun desa.

Kegiatan yang berlangsung di RM Omah Cobek, Mataram, NTB, tersebut dihadiri Ketua DPD PAPDESI NTB Sahril, S.H., Sekretaris Umum Adisan, S.Sos., serta jajaran pengurus DPD PAPDESI NTB.

Pertemuan jajaran DPP dan DPD PAPDESI tersebut menjadi momentum untuk mempererat komunikasi organisasi, menyerap aspirasi daerah, sekaligus membahas berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan.

Ketua Umum DPP PAPDESI Hj. Wargiyati, S.E. mengatakan, sebagai organisasi yang menaungi aparatur pemerintah desa di seluruh Indonesia, PAPDESI memiliki posisi strategis untuk menjembatani kepentingan desa dengan pemerintah pusat.

Menurutnya, PAPDESI harus mampu menjadi ruang dialog dan titik temu antara berbagai kebutuhan serta aspirasi desa dengan agenda pembangunan pemerintah pusat.

“Sebagai organisasi yang menaungi aparatur pemerintah desa se-Indonesia, PAPDESI harus bisa menyambungkan dan menjadi titik temu antara kepentingan desa dan kepentingan pemerintah pusat,” kata Wargiyati.

Ia menegaskan, kekuatan PAPDESI tidak dapat dilepaskan dari dukungan para anggotanya. Namun, di sisi lain, PAPDESI juga memiliki tanggung jawab sebagai bagian dari pemerintahan desa untuk turut menyukseskan berbagai program pemerintah.

“Kami tidak bisa besar tanpa dukungan anggota. Tapi kami juga bagian resmi dari pemerintah yang harus membantu kesuksesan pelaksanaan program-programnya,” ujar Wargiyati.

Menurut dia, dua posisi tersebut harus berjalan secara seimbang. PAPDESI tetap harus menyerap dan memperjuangkan aspirasi anggota, tetapi pada saat yang sama juga harus mampu membangun komunikasi konstruktif dengan pemerintah.

Dengan pendekatan tersebut, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program pemerintah di tingkat desa dapat disampaikan melalui jalur komunikasi yang tepat dan dicari solusinya secara bersama-sama.

Dalam konsolidasi tersebut, Wargiyati juga menegaskan dukungan PAPDESI terhadap berbagai program pemerintah, khususnya program yang berkaitan dengan pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.

Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, perlindungan sosial (Perlinsos), serta berbagai program pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat lainnya.

Menurut Wargiyati, program-program tersebut memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Desa memiliki posisi penting karena menjadi salah satu ujung tombak pelaksanaan berbagai program tersebut di tengah masyarakat.

“PAPDESI mendukung program-program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan desa dan pengentasan kemiskinan. Kita melihat program seperti KDMP, MBG, Sekolah Rakyat, Perlinsos dan program lainnya memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat,” ujarnya.

Namun demikian, Wargiyati mengakui bahwa implementasi berbagai program baru tersebut di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan.

Menurutnya, adanya kekurangan dalam tahap awal pelaksanaan merupakan hal yang wajar mengingat program-program tersebut masih dalam proses pengembangan dan penyempurnaan.

“Kalau masih ada kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan, menurut saya itu sesuatu yang wajar. Program-program ini masih baru. Yang penting bagaimana kita bersama-sama melakukan evaluasi, memperbaiki kekurangan, dan mencari solusi,” katanya.

Ia berharap, seiring berjalannya waktu dan dengan semangat kebersamaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta masyarakat, berbagai program tersebut dapat semakin baik dan memberikan dampak nyata.

“Dengan semangat kebersamaan dan terus melakukan perbaikan, kita berharap program-program tersebut bisa membawa dampak positif bagi desa dan mempercepat pengentasan kemiskinan,” ujar Wargiyati.

Wargiyati menegaskan bahwa dukungan PAPDESI terhadap program pemerintah bukan berarti organisasi menutup mata terhadap persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Sebaliknya, PAPDESI mendorong evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah desa sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Menurutnya, kepala desa dan aparatur pemerintah desa memiliki pengalaman serta pengetahuan mengenai kondisi masyarakat di wilayah masing-masing. Karena itu, masukan dari desa penting untuk memastikan program pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.

“Kalau ada kekurangan, mari kita sampaikan dan perbaiki bersama. Jangan sampai persoalan di lapangan justru membuat kita kehilangan tujuan besar dari program tersebut, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan,” katanya.

Sekjen DPP PAPDESI H. Ahmad Wahyudin Nasyar, S.E., M.M. menekankan pentingnya memperkuat komunikasi antara pengurus pusat dan daerah.

Menurutnya, konsolidasi langsung di daerah diperlukan agar jajaran DPP dapat memahami kondisi dan dinamika yang berkembang di desa sekaligus memastikan agenda organisasi berjalan selaras dari pusat hingga daerah.

“Organisasi harus kuat dari pusat sampai daerah. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, kita bisa bersama-sama mengawal kepentingan desa dan mendorong pembangunan yang lebih baik,” kata Ahmad Wahyudin Nasyar.

Ketua DPD PAPDESI NTB Sahril, S.H. menyambut positif kehadiran jajaran pimpinan DPP PAPDESI. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat organisasi sekaligus mempererat hubungan antara DPD PAPDESI NTB dan DPP PAPDESI.

Dalam pertemuan tersebut, Sahril bersama Sekretaris Umum Adisan, S.Sos. dan jajaran pengurus menyampaikan berbagai kondisi serta dinamika yang berkembang di desa-desa NTB.

Pertukaran informasi dan aspirasi tersebut diharapkan menjadi bahan bagi PAPDESI dalam menyusun langkah organisasi sekaligus mengawal kepentingan desa di tingkat nasional.

Pertemuan di RM Omah Cobek, Mataram, Sabtu (22/8/2026) tersebut menjadi bagian dari komitmen PAPDESI untuk memperkuat organisasi dari pusat hingga daerah.

Bagi PAPDESI, kekuatan organisasi dan dukungan terhadap pemerintah bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya justru perlu dipertemukan melalui komunikasi, kolaborasi, serta semangat membangun desa secara bersama-sama.

Kehadiran Ketua Umum DPP PAPDESI Hj. Wargiyati, S.E. dan Sekjen DPP PAPDESI H. Ahmad Wahyudin Nasyar, S.E., M.M. bersama jajaran DPD PAPDESI NTB menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi sekaligus menyatukan langkah dalam membangun desa.

PAPDESI berharap sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan organisasi kepala desa dapat membuat berbagai program pembangunan semakin efektif di lapangan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan berkontribusi terhadap percepatan pengentasan kemiskinan.